Ekspor Industri TPT Semakin Menanjak, Surplusnya Ikut Melonjak

Kementerian Perindustrian membidik nilai ekspor dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sepanjang tahun 2019 akan menembus USD15 Miliar. Target ini meningkat dibanding capaian pada tahun lalu sebesar USD13,27 miliar.

“Kami melihat industri TPT nasional masih tumbuh dengan baik. Apalagi surplusnya signifikan. Kalau masih ada impornya, yaitu bahan baku untuk diolah lagi di dalam negeri sehingga meningkatkan nilai tambah dan mendorong perekonomian nasional,” kata Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin, Muhdori di Jakarta, Senin (22/7).

Kemenperin mencatat kinerja ekspor industri TPT nasional dalam kurun tiga tahun terakhir terus menanjak. Pada tahun 2016, berada di angka USD11,87 miliar kemudian di tahun 2017 menyentuh USD12,59 miliar dengan surplus USD5 miliar. Tren ini berlanjut sampai dengan 2018 dengan nilai ekspor USD 13,27 miliar.

Sementara itu, pada periode Januari-Mei 2019, ekspor produk TPT nasional tercatat USD5,63 miliar atau naik dibanding capaian di periode yang sama tahun lalu di angka USD5,61 miliar. Komposisi produk yang diekspor tersebut mayoritasnya adalah pakaian jadi (63,1%), kemudian ada pula benang, serat dan kain.

Menurut Muhdori, untuk mencapai target ekspor tahun ini, dibutuhkan penambahan investasi baru dan ekspansi di setiap sektor industri TPT. Peningkatan kapasitas di seluruh sektor industri TPT ini diharapkan dapat menimbulkan efek ganda, yaitu penurunan impor melalui substitusi impor dan dukungan terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Kami memproyeksi nilai investasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut, yakni sebesar Rp74,5 triliun. Dari investasi ini, kami memperkirakan tenaga kerja yang diserap sektor industri TPT bisa mencapai 4,11 juta orang,” paparnya. 

Muhdori optimistis, industri TPT nasional semakin kompetitif di kancah global karena telah memiliki daya saing tinggi. Hal ini didorong lantaran struktur industrinya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan produknya juga dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar internasional.

“Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang sedang diprioritaskan pengembangannya sebagai sektor pionir dalam penerapan industri 4.0,” imbuhnya. Aspirasi besar yang akan diwujudkan Indonesia adalah menjadikan industri TPT nasional masuk jajaran lima besar perusahaan kelas dunia pada tahun 2030.

Saat ini, potensi industri TPT nasional didukung dari sektor hulu, yakni sebanyak 33 industri dengan kapasitas produksi 3,31 juta ton per tahun. Kemudian di sektor antara, ditopang melalui 294 industri untuk pemintalan (spinning) dengan kapasitas produksi 3,97 juta ton per tahun, kemudian ditunjang pula dari sektor weavingdyeingprinting dan finishing sebanyak 1.540 industri skala besar serta 131 ribu industri kecil dan menengah (IKM) dengan total kapasitas produksi 3,13 juta ton per tahun.

Sementara itu, di sektor hilir, terdapat produsen pakaian jadi dengan jumlah 2.995 industri skala besar dan 407 ribu IKM. Total kapasitas produksi mencapai 2,18 juta ton per tahun. Adapun produsen tekstil lainnya dengan jumlah 765 industri dan kapasitas produksi 0,68 juta ton per tahun.

Empat strategi

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono menegaskan,pemerintah fokus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menerbitkan sejumlah kebijakan yang dapat memudahkan pelaku usaha menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Dalam upaya memacu industri TPT nasional agar lebih berdaya saing di kancah global, Kemenperin mengusulkan empat strategi, yaitu mengajukan anggaran restrukturisasi mesin, penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard, penurunan harga gas industri, dan pengaturan tata niaga untuk kemudahan terhadap akses bahan baku.

“Kami tidak bisa sendiri dalam menjalankan strategi tersebut. Sebab, strategi ini terkait dengan kebijakan kementerian lain. Oleh karena itu, perlu koordinasi dan kolaborasi yang kuat,” tegasnya.

Sektor industri TPT saat ini sangat membutuhkanharga energi seperti gas dan listrik yang kompetitif. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. “Kami terus minta agar Perpres itu segera diimplementasikan, agar seluruh industri termasuk TPT bisa mendapatkan harga energi terjangkau, sebesar USD6 per mmbtu,” ujarnya.

Sigit menambahkan, untuk memperbesar nilai ekspor industri TPT, salah satu langkahnyaadalah peremajaan mesin-mesin, khususnya di sektor industri TPT antara atau intermediate. “Kalau kita remajakan mesinnya, kapasitasnya tentu bisa naik sekaligus bisa menekan impor,” imbuhnya.

Di samping itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menekankan, pihaknya telah mendorong industri TPT nasional agar segera memanfaatkan teknologi digital seperti 3D printingautomation, dan internet of things sehingga siap memasuki era industri 4.0. Upaya transformasi ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Menperinmenyampaikan, pemerintah juga berupaya membuat perjanjian kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa supaya memperluas pasar ekspor TPT lokal. “Karena bea masuk ekspor produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5-20 persen, sedangkan ekspor Vietnam ke Amerika dan Eropa sudah nol persen,” tuturnya

Lebih lanjut, Kemenperin terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengatasi impor ilegal produk TPT dalam bentuk borongan. “Kami juga akan perhatikan dan ada tindakan tegas untuk impor baju bekas yang masuk melalui pelabuhan ‘tikus’,” imbuhnya.

Industri TPT menorehkan kinerja yang gemilang pada triwulan I tahun 2019. Sepanjang tiga bulan tersebut, pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi tercatat paling tinggi dengan mencapai 18,98 persen. Jumlahnya naik signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 7,46 persen dan juga meningkat dari perolehan selama 2018 sebesar 8,73 persen.

Pasar Industri Plastik dan Karet Masih Prospektif

Industri plastik dan karet merupakan sektor manufaktur yang dinilai masih memiliki peluang pasar cukup besar. Produk yang dihasilkan kedua sektor tersebut sangat vital, karena dibutuhkan sebagai bahan baku untuk beragam industri lain dari hulu sampai hilir.

“Peluang pasar pada industri plastik dan karet masih sangat besar sekali, seperti kebutuhan bahan baku plastik hingga 7 juta ton per tahun, sedangkan kitabaru bisa suplai 2,3 juta ton. Jadi, masih ada ruang yang sangat besar pada industri ini,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT)Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Rabu (10/7). 

Sigit menuturkan, guna memenuhi kebutuhan bahan baku plastik dan karet di dalam negeri, perlu dorongan dari berbagai pihak untuk memperbanyak investasi masuk pada sektor strategis tersebut. “Apabila lebih banyak investasi yang masuk, diproyeksikan dalam lima tahun mendatang dapat tercapai substitusi bahan baku impor untuk plastik hingga 50%,” ungkapnya.

Sigit menyebutkan, konsumsi produk plastik masih cukup tinggi dan aplikasi sebagai bahan baku juga sangat luas untuk di berbagai sektor manufaktur seperti industri kemasan produk makanan dan minuman, industri kosmetik, industri elektronik, serta industri otomotif.

Kemenperin pun terus berupaya meningkatkan penyerapan bahan baku karet melalui teknologi aspal karet dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna mendorong penggunaan aspal karet di jalan tol seluruh Indonesia. “Dengan terobosan tersebut, 7% dari kebutuhan aspal di dalam negeri sebesar 1,6 juta ton bisa disubstitusi dengan karet alam,” imbuhnya.

Untuk itu, Kemenperin terus memacu pelaku industri agar bisa merealisasikan investasinya, seiring dengan potensi ceruk yang besar dan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. “Memang pemerintah saat ini sedang gencar melakukan upaya-upaya untuk lebih banyak menarik investor masuk, seperti adanya kemudahan izin usaha serta pemberian insentif,” ujar Sigit.

Kemenperin mencatat, industri plastik dan karet menunjukkan kinerja yang positif secara konsisten. Sepanjang tahun 2018, industri plastik dan karet tumbuh sebesar 6,92%, meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 2,47%. “Ini merupakan pertumbuhan yang cukup menggembirakan karena di atas pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Sigit menambahkan, industri plastik dan karet juga memberikan kontribusi siginifkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas. Pada tahun 2018, menyumbang sebesar Rp92,6 triliun atau 3,5% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Kondisi tersebut terus meningkat selama lima tahun terakhir.

Adapun sumbangsihnya terhadap devisa, terlihat dari nilai investasi industri karet dan plastik yang menyentuh Rp9,40 triliun pada tahun 2018. Di periode yang sama, nilai ekspornya menembus hingga USD7,57 miliar.

Pengelolaan sampah

Selama ini, industri plastik kerap dikaitkan dengan masalah lingkungan dan sampah plastik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Sigit, dapat dilakukan upaya-upaya seperti mendorong perilaku masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah. Kemudian, didorong dengan tata kelola sampah yang lebih baik, sehingga sampah plastik dapat tertangani dengan baik.  

“Pengenaan cukai untuk mengendalikan sampah plastik dikhawatirkan akan memberatkan industri, terutama sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang berdampak kenaikan harga komoditas terutama di pasar tradisional akibat kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Melihat kondisi tersebut, Kemenperin terus mendorong pertumbuhan industri daur ulang plastik serta menggiatkan industri untuk menggunakan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang sebagai sumber energi. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan, persoalan  utama di Indonesia bukan pada masalah penggunaan plastiknya, tapi pada pengelolaan sampah plastik yang belum optimal. Padahal, sampah plastik ini sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang bisa menghidupi jutaan masyarakat.

“Ekonomi sirkular dari sampah plastik ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Contoh implementasinya adalah penggunaan daur ulang kemasan plastik yang aturan hukumnya akan segera diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian,” katanya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Industri Petrokimia Skala Besar Siap Investasi di Gresik

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan investasi di sektor industri petrokimia. Selain menumbuhkan sektor hulu, tujuannya juga guna mendongkrak kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan di pasar domestik dan ekspor sekaligus sebagai substitusi impor.

“Industri petrokimia merupakan sektor hulu yang berperan penting dalam menunjang kebutuhan produksi di sejumlah manufaktur hilir. Produk yang dihasilkan oleh industri petrokimia, antara lain digunakan sebagai bahan baku di industri plastik, tekstil, cat, kosmetik dan farmasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (14/5).

Menurut Menperin, pihaknya bertekad semakin menguatkan sektor induk (mother of industry) agar rantai pasok dan struktur manufaktur di dalam negeri lebih dalam sehingga bisa berdaya saing di kancah global. “Keberlanjutan dalam pembangunan industri petrokimia sangat penting bagi aktivitas ekonomi atau membawamultiplier effect. Apalagi, industri kimia masuk dalam sektor pionir dalam Making Indonesia 4.0,” tuturnya.

Airlangga menyebutkan, salah satu industri petrokimia skala besar siap berinvestasi di Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. “Kami mendapat konfirmasi dari beberapa industri, termasuk kawasan industri di Jawa Timur, akan ada investor besar masuk di sektor industri petrokimia,” ungkapnya.

Lebh lanjut, industri pterokimia tersebut saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan. Rencana beroperasinya pada tahun 2022. “Kalau sudah pembebasan lahan, artinya kan sudah serius. Biasanya konstruksi untuk pembangunan paling lama 2-3 tahun,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, industri petrokimia turut memberikan kontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2018, investasi di sektor industri kimia dan farmasi mencapai Rp39,31 triliun. Selain itu, kelompok industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia menorehkan nilai ekspor sebesar USD13,93 miliar.

Menperin optimistis investasi dan ekspansi di sektor industri manufaktur akan semakin menggeliat seusai perhelatan pemilihan umum dan pemilihan presiden, beberapa waktu lalu. Ini sekaligus membuktikan bahwa iklim ekonomi, politik dan keamanan di Indonesia masih kondusif, yang akan meningkatkan rasa kepercayaan para investor dalam berusaha.

“Kontribusi manufaktur terhadap PDB konsisten paling tinggi. Kemudian, beberapa sektor industri,pertumbuhannya ada yang double digit dan melampaui pertumbuhan ekonomi. Kita juga lihat bahwa ke depan itu investasi akan meningkat, salah satu indikatornya adalah pembelian lahan di kawasan industri yang terus naik,” paparnya.

Pada triwulan I-2019, sektor manufaktur yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 18,98 persen. Disusul industri pengolahan tembakau yang tumbuh hingga 16,10 persen, kemudian industri furnitur tumbuh 12,89 persen serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh 11,53 persen.

Kinerja positif juga diikuti oleh industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman yang mengalami pertumbuhan 9,22 persen, industri logam dasar tumbuh 8,59 persen, serta industri makanan dan minuman tumbuh 6,77 persen. Sektor-sektor manufaktur ini yang mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan I-2019 sebesar 5,07 persen.

“Sebagian besar industri-industri tersebut adalah yang sedang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Sektor ini yang memiliki dampak ekonomi besar dan kriteria kelayakan implementasi industri 4.0,” tegas Airlangga.

Lampaui 18 Persen, Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi

Industri tekstil dan pakaian jadi menorehkan kinerja yang gemilang pada triwulan I tahun 2019. Sepanjang tiga bulan tersebut, pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi tercatat paling tinggi dengan mencapai 18,98 persen. Jumlahnya naik signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 7,46 persen dan juga meningkat dari perolehan selama 2018 sebesar 8,73 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan, produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) pada kuartal I-2019 naik 4,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan produksi IBS tersebut, ditopang oleh produksi sektor industri pakaian jadi yang meroket hingga 29,19 persen karena melimpahnya order, terutama dari pasar ekspor.

“Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor andalan karena memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Apalagi, industri TPT sebagai sektor yang tergolong padat karya dan berorientasi ekspor,” kata Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Muhdori di Jakarta, Minggu (12/5).

Menurut Muhdori, pertumbuhan tinggi yang terjadi pada industri TPT, terutama disebabkan adanya investasi yang cukup besar di sektor hulu khususnya produsen rayon. Ini terlihat dari beroperasinya PT Asia Pacific Rayon (APR) di Riau pada akhir tahun 2018, dengan investasi Rp11 triliun. Pabrik ini menambah kapasitas produksi sebesar 240 ribu ton per tahun, yang setengahnya diorientasikan untuk keperluan pasar ekspor.

“Itu yang menyebabkan peningkatan dari sisi ekspor. Selain itu, supply dari hulu yang meningkat, juga mendorong kinerja ke industri hilir dan antara sehingga secara komulatif industrinya semakin bergairah. Ini ditandai dengan ekspor TPT yang naik 1,1 persen pada triwulan I tahun ini,” paparnya.

Kemudian, dengan adanya kebijakan pengendalian terhadap impor yang dilakukan oleh pemerintah sejak Februari 2017, juga berdampak positif terhadap penurunan impor yang mencapai 2,1 persen pada triwulan I-2019. “Penurunan impor juga berdampak pada surplus neraca perdagangan yang ikut naik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, peningkatan produktivitas industri TPT juga ditunjang melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan oleh Kemenperin. Program ini menciptakan SDM industri yang kompeten dan produktif. Bahkan, didorong pula adanya momentum pemilihan umum beberapa waktu lalu, yang sebagian pelaku industri TPT memproduksi atribut untuk kampanye.

“Konsumsi TPT juga diyakini akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup. Dalam memanfaatkan peluang ini, pelaku industri TPT nasional harus bekerja keras meningkatkan produktivitas, kualitas dan efisiensi melalui penerapan teknologi yang lebih modern sesuai dengan era digital,” tutur Muhdori.

Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT adalah satu dari lima sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dalam kesiapan menuju era industri 4.0. Aspirasi besar yang akan diwujudkan, yaitu menjadikan produsen tekstil dan pakaian jadi nasional masuk jajaran lima besar dunia pada tahun 2030.

“Untuk mewujudkannya, industri TPT kita perlu melakukan transformasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, seperti 3D printingautomation, dan internet of things,” sebutnya. Transformasi ini diyakini dapat mendongkrak produktivitas dan kualitas secara efisien, serta dapat membangun klaster industri TPT yang terintegrasi dengan terkoneksi teknologi industri 4.0.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, industri TPT dalam negeri mampu kompetitif di kancah global karena telah memiliki daya saing tinggi. Hal ini didorong lantaran struktur industrinya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan produknya juga dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar internasional.

“Dengan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran permintaan dari pakaian sehari-hari (basic clothing) menjadi pakaian fungsional seperti baju olahraga, industri TPT nasional pun perlu membangun kemampuan produksi dan meningkatkan skala ekonomi agar dapat memenuhi permintaan di pasar domestik maupun ekspor,” tuturnya.

Menperin mengemukakan, kemampuan industri TPT semakin kompetitif, baik di pasar domestik maupun global. Ini terlihat pada laju pertumbuhan industri TPT sepanjang tahun 2018 yang tercatat di angka 8,73 persen atau mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen.

“Pada tahun 2018, industri TPT menjadi penghasil devisa yang cukup signifikan dengan nilai ekspor mencapai USD13,22 miliar atau naik 5,55 persen dibanding tahun lalu. Selain itu, industri TPT telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,6 juta orang. Ini yang menjadikan industri TPT sebagai sektor padat karya dan berorientasi ekspor,” paparnya.

Pasar Besar, Industri Kaca Alat Farmasi dan Kesehatan Tambah Kapasitas

Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri kaca untuk alat-alat farmasi dan kesehatan. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)Tahun 2015-2035,industri tersebut menjadi sektor prioritas karena guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, menjadi substitusi impor, dan mampuberdaya saing di kancah internasional.

“Di samping itu, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan mengamanatkan bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, antara lain dengan meningkatkan daya saing industri di dalam negeri dan ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peresmian Pengoperasian Mesin AK 2000 (Top Line Production) PT Schott Igar Glass di Cikarang, Rabu (24/4).

Menperin mengemukakan, peluang pengembangan industri kaca alat-alat farmasi dan kesehatan masih sangat terbuka, termasuk untuk memperbesar pasar dalam negeri. Hal ini ditopang dengan tumbuhnya industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 4,46% pada tahun 2018.

“Bahkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa yang membutuhkan produk farmasi berupa vaksin, obat dan lainnya, mendorong pula kebutuhan pasar domestik,” ungkapnya. Konsumsi produk ampul di dalam negeri sebesar 700 juta pcs per tahun dan produk vial sebesar 500 juta pcs per tahun dengan pertumbuhan kebutuhan per tahun sebesar 3%.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT Schott Igar Glass atas upaya penambahan top line production sebanyak dua mesin AK 2000. Mesin yang mengadopsi teknologi industri 4,0 ini untuk meningkatkan kapasitas terpasang produk vial dari 540 juta pcs per tahun menjadi 576 juta pcs per tahun atau tambah sebesar 36 juta pcs per tahun. Sedangkan, kapasitas produksi terpasang untuk ampul sebesar 775 juta pcs per tahun.

“Capaian tersebut, menjadikan PT Schott Igar Glass sebagai produsen utama dari produk vial dan ampul untuk kebutuhan domestik dengan pangsa pasar mencapai 70%. Selain itu, PT Schott Igar Glass telah menembus pasar ekspor ke lebih dari 20 negara di Asia dan Eropa,” papar Airlangga.   Pada 2018, ekspor produk ampul dan vial secara nasional sebesar 2.500 ton atau senilai USD17 juta.

Menperin menyampaikan, industri kaca merupakan sektor padat modal yang membutuhkan biaya investasi besar. Untuk itu, dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan, difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta energi yang berkesinambungan dan terjangkau. Hal ini sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

“Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada PT Schott Igar Glass yang selama lebih dari 15 tahunini telah percaya terhadap iklim investasi di Indonesia yang kondusif, sehingga terus berkomitmen dan berkontribusi dalam membangun industri kaca nasional. Pabrik di Cikarang ini terbesar ketiga di dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, guna melindungi industri kaca farmasi di dalam negeri, Kemenperin berinisiasi untuk melakukan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk ampul dan merevisi SNI produk vial, yang selanjutnya akan diwajibkan.

“Dengan diproduksinya ampul dan vial di dalam negeri, kita harapkan pula dapat mengoptimalkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk farmasi melalui komponen kemasan dalam proyek pengadaan jaminan kesehatan pemerintah,” tuturnya. 

Presiden Direktur PT Schott Igar Glass Abelardo Riveron berharap penerapan SNI wajib bagi produk ampul dan vial dapat segera terealisasi. Tujuannya untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri. “SNI wajib menjadi penting karena untuk prioritas tehadap keamanan pengguna,” tegasnya.

Penggerak utama

Industri manufaktur dinilai akan menjadi penggerak utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena sektortersebut berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja yangujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di satu sisi, era perdagangan bebas yang terjadi saat ini membuat akses pasar semakin terbuka. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi industri, sehingga sektor industri nasional dituntut untuk terus menerus meningkatkan daya saing agar mampu berkompetisi untuk menguasai pasar yang tersedia,” ungkap Menperin.

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan sebagai akibat dari perdagangan bebas serta untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya mendorong berkembangnya sektor industri manufaktur yang berdaya saing tinggi dengan menciptakan iklim usaha yang atraktif.

Guna meningkatkan daya saing industri nasional, Kemenperin telah melakukan upaya-upaya strategis, antara lainmemfasilitasi pemberian insentif fiskalberupatax allowance serta tax holiday,melakukan pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan pasar dalam negeri dan pasar ekspor, serta pelaksanaanProgram Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

“Namun demikian, upaya-upaya untuk peningkatan daya saing industri tersebut, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia industri,” ujar Airlangga. Untuk itu, industri manufakturperlu aktif terlibat dalam program pengembangan pendidikan vokasi industri melalui pembinaan dan pengembangan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri atau program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri.

“Sebagai daya tarik bagi industri, pemerintah saat ini sedang menyiapkan insentif bagi perusahaan industri yang berperan aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi, berupa super deductible tax, yaitu pengurangan penghasilan bruto sebesar 200% dari biaya yang dikeluarkan perusahaan,” imbuhnya. Diharapkan pada semester pertama tahun ini, kebijakan insentif tersebut diterbitkan.

Selain insentif fiskal, Kemenperin juga menyediakan insentif nonfiskal berupa penyediaan tenaga kerja kompeten melalui Diklat sistem 3 in 1 dan Program Diploma I Industri, bagi perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan vokasi industri ini.

Di samping itu, pemerintah berkomitmen merevitalisasi industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0, sebagai upaya dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional. Dalam program Making Indonesia 4.0, pemerintah telah menetapkan lima industri prioritas yang akan menjadi fokus implementasi, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika.

“Kelima sektor tersebut memiliki dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi dan kecepatan penetrasi pasar,” jelasnya.

Menperin menegaskan, penerapan industri 4.0 merupakan upaya untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi pada proses produksi, dengan ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi, serta batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi industri 4.0 akan mendorong peningkatan investasi oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi pendukung seperti Internet of Things (IoT).

Produksi Industri Alas Kaki RI Pijak Posisi 4 Dunia

Industri alas kaki nasional mampu menapaki kemampuannya di kancah global, dengan menghasilkan beragam produk yang berkualitas dan inovatif. Sepanjang tahun 2018, industri alas kaki di Indonesia mencatatkan jumlah produksinya mencapai 1,41 miliar pasang sepatu atau berkontribusi 4,6 persen dari total produksi sepatu dunia.

“Dari capaian tersebut, Indonesia menduduki posisi ke-4 sebagai produsen alas kaki di dunia setelah China, India, dan Vietnam. Selain itu, kita menjadi negara konsumen sepatu terbesar ke-4 dengan konsumsi 886 juta pasang alas kaki,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA)  Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di Jakarta, Minggu (7/4).

Gati menyebutkan, saat ini jumlah industri alas kaki di Indonesia tercatat ada 18.687 unit usaha yang meliputi sebanyak 18.091 unit usaha merupakan skala kecil, kemudian 441 unit usaha skala menengah dan 155 unit usaha skala besar. “Dari belasan ribu unit usaha tersebut, telah menyerap tenaga kerja sebanyak 795.000 orang,” ungkapnya.

Dalam upaya penumbuhan dan pengembangan industri alas kaki nasional, khususnya sektor IKM, Kemenperin memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan Indonesia Footwear Creative Competition (IFCC) 2019. “IFCC merupakan event yang mengusung konsep 3 in 1 Creative Footwear Competition, yaitu melalui desain, fotografi dan videografi,” imbuhnya.

Ajang tersebut diinisiasi oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), satuan kerja di bawah Direktorat Jendral IKMA Kemenperin yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. BPIPI memiliki tugas dalam pembinaan dan pengembangan industri alas kaki di Indonesia.

“Fokus pelayanannya, antara lain peningkatan SDM industri alas kaki, peningkatan pengetahuan dan teknologi produk alas kaki, serta standardisasi produk alas kaki,” jelas Gati. Pada pelaksanaan IFCC 2019, BPPI turut menggandeng Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya.

“Misalkan ada mahasiswa Petra yang mendaftar, pihak rektorat akan menyeleksi dari 60 hingga dapat peserta 40 mahasiswa. Jumlah itu yang akan mengikuti pelatihan,” ujarnya. Dirjen IKMA pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang aktif memacu sektor industri kreatif, melalui program Millennial Job Center. “Ini menjadi sebuah program kesatuan dan terintegrasi,” tutur Gati.

Dengan tiga pilar utama pengembangan organisasi BPIPI melalui Knowledge, Training dan Design, salah satunya yang diprioritaskan adalah pada pengembangan SDM terampil yang akan menunjang sektor IKM alas kaki. Ini menyambut peluang adanya bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Indonesia hingga tahun 2030.

“Beberapa program prioritas, antara lain pengembangan standard kompetensi SDM, penumbuhan wirausaha baru dan mendorong program national branding untuk IKM alas kaki. Apalagi, generasi muda saat ini selalu berpikir tentang desain, branding, visualisasi produk maupun service di setiap aktivitas mereka baik secara komersil maupun berbasis hobi atau komunitas,” paparnya.

Oleh karena itu, melalui gelaran IFCC, BPIPI ingin mengenalkan lebih dekat tentang alas kaki pada generasi muda bahwa alas kaki itu adalah bagian dari mode, bagian dari perkembangan fesyen anak muda dan yang terpenting lagi adalah bisa menjadi bagian rencana bisnis yang menjanjikan ke depannya, sehingga akan tumbuh pelaku industri kreatif sektor alas kaki lebih banyak.

Pada tahun 2018, pencapaian IFCC menunjukkan keikutsertaan peserta yang cukup antusias, dengan 689 karya yang terkumpul untuk semua kategori mulai dari desain, fotografi, hingga videografi. Jumlah peserta yang ikut, mayoritas atau 70 persennya adalah siswa dan mahasiswa, sedangkan sisanya dari masyarakat umum.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, industri alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mampu memberikan kontibusi besar bagi perekonomian nasional.  Ini tercemin dari pertumbuhan kelompok industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang mencapai 9,42 persen pada tahun 2018 atau naik signifikan dibandingkan tahun 2017 sekitar 2,22 persen. Capaian tahun lalu tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen.

“Kemudian, ekspor alas kaki nasional juga mengalami peningkatan hingga 4,13 persen, dari tahun 2017 sebesar USD4,91 miliar menjadi USD5,11 miliar di 2018,” ungkapnya. Airlangga optimistis akan terjadi peningkatan ekspor produk alas kaki nasional sampai USD6,5 miliar pada tahun 2019 dan menjadi USD10 miliar dalam empat tahun ke depan.

“Apalagi, Indonesia sudah tandatangan CEPA dengan Australia dan European Free Trade Association (EFTA). Ini menjadi potensi untuk memperluas pasar ekspor bagi produk manufaktur kita,” imbuhnya.

Menperin menjelaskan, industri alas kaki sedang diprioritaskan pengembangannya karena sebagai sektor padat karya berorientasi ekspor. “Bersama industri tekstil dan pakaian, industri alas kaki pun dipersiapkan untuk memasuki era industri 4.0 agar lebih berdaya saing global dan ekspornya naik. PT KMK Global Sports di Cikupa, Tengerang menjadi salah satu model yang menerapkan future of production,” tegasnya.

Industri Kaca Lembaran Tambah Kapasitas Jadi 1,34 Juta Ton

Industri kaca lembaran mengalami peningkatan kapasitas produksi seiring adanya perluasan usaha dari salah satu produsen guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Langkah ekspansi ini sekaligus menandakan bahwa iklim usaha di Indonesia masih kondusif.

“Kapasitas produksi terpasang industri kaca lembaran nasional meningkat menjadi 1,34 juta ton per tahun dari sebelumnya sebesar 1,13 juta ton per tahun,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat peresmian pabrik kaca lembaran terintegrasi PT Asahimas Flat Glass di Cikampek, Jawa Barat, Senin (18/2).

PT Asahimas Flat Glass Tbk telah resmi menutup tungku F3 pabrik kaca lembaran miliknya yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Penutupan pabrik berkapasitas 120 ribu ton per tahun ini dilakukan karena sudah mencapai umur ekonomisnya, yang telah beroperasi sejak tahun 1973.

Perusahaan merelokasi pabrik ke wilayah Cikampek untuk merealisasikan penambahan investasinya sebesar Rp5 triliun. “Kita menyaksikan peresmian pabrik baru di Cikampek ini bukan hanya sekedar relokasi, tetapi perluasan dan peningkatan kapasitas pabrik kaca lembaran menjadi sebesar 420 ribu ton per tahun. Selain itu menyerap tenaga kerja, sebanyak 3.000 orang,” ungkap Menperin.

Total kapasitas produksi kaca lembaran yang dihasilkan PT. Asahimas Flat Glass saat ini menjadi 720 ribu ton per tahun, ditambah dengan kapasitas pabrik di Sidoarjo sebesar 300 ribu ton per tahun. “Kami berharap, pembangunan pabrik terintegrasi ini dapat berkontribusi dalam peningkatan daya saing industri kaca lembaran nasional baik di pasar domestik hingga global, sehingga jadi leading sector” tandasnya.

Selain memproduksi kaca lembaran, pabrik PT. Asahimas Flat Glass di Cikampek juga menghasilkan kaca cermin dengan kapasitas sebanyak 6,8 juta ton per tahun serta kaca pengaman dengan kapasitas hingga 5,8 juta ton per tahun. Pabrik baru ini berada lebih dekat dengan sentra produksi otomotif, yang menyumbang permintaan produk kaca cukup besar.

“Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT. Asahimas Flat Glass atas eksistensi dan integritasnya dalam membangun industri kaca nasional,” ujarnya. Menperin meyakini, ekspansi ini menjadi simbol menyalanya semangat industri kaca nasional menuju Indonesia sebagai negara industri yang tangguh di kancah dunia.

Presiden Komisaris PT. Asahimas Flat Glass Mucki Tan menyampaikan, Asahimas merupakan produsen kaca pertama di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1971 dan mulai produksi 1973. “Hampir 45 tahun kami beroperasi di Ancol untuk memproduksi kaca lembaran, cermin, dan untuk otomotif,” ungkapnya.

Menurut Tan, seiring perkembangan ekonomi di Indonesia yang positif dan permintaan kaca yang terus meningkat, Asahimas harus mendongkrak kapasitasnya. “Dengan keterbatasan fasilitas di pabrik Ancol, pada 1995 kami mulai merencanakan untuk merelokasi fasilitas produksi. Hal tersebut ditandai dengan membangun pabrik kaca otomotif yang selesai pada tahun 2003,” imbuhnya.

Kemudian, penambahan fasilitas baru pada 2016, kapasitas produksi Asahimas saat ini meningkat 55 persen. “Dengan selesainya pembangunan fasilitas ini, pabrik kaca Asahimas menjadi terintegrasi. Kami pun sekarang sudah memanfaatkan teknologi semiotomatis, ditandai dengan penggunaan robot dan peralatan digital serta diperkenalkannya konsep smart factory. Ini artinya kami memulai pijakan menuju revolusi industri 4.0,” paparnya.

Pengembangan daya saing

Menperin menyampaikan, industri kaca merupakan sektor padat modal dan padat energi yang butuh biaya investasi besar. Untuk itu, diperlukan kebijakan strategis dalam upaya pengembangan daya saingnya.

“Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku energi yang berkesinambungan dan terjangkau. Hal ini juga untuk memperdalam dan memperkuat struktur manufaktur di Indonesia,” jelasnya.

Mengenai upaya memacu kinerja industri kaca nasional, pemerintah telah berupaya mengamankan pasokan bahan baku untuk industri kaca yang berasal dari dalam negeri sebagai competitive advantage seperti pasir silika, dolomite, limestone, dan lainnya. Selain itu, pemerintah juga mendorong tumbuhnya investasi dari industri bahan baku dan penolong seperti soda ash, cullet, iron oxide dan lainnya.

“Terkait gas bumi sebagai bahan bakar untuk industri kaca, pemerintah mengupayakan adanya jaminan pasokan dan mendapatkan harga yang ideal dan kompetitif. Hal ini sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” ucapnya.

Airlangga menuturkan, hasil produksi kaca nasional meliputi kaca lembaran, kaca pengaman, dan kaca cermin atau dekoratif, sebesar 70 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sisanya diekspor ke berbagai negara Timur Tengah, Afrika, Oceania, Eropa, Amerika Serikat dan Asia dengan total nilai ekspor sebesar USD113 juta pada tahun 2018.

“Permintaan kaca lembaran dunia tumbuh sekitar 6,6 persen per tahun. Pada 2018, tercatat sebesar 10 miliar meter persegi atau senilai kurang lebih USD102 miliar, yang diperkirakan 50 persen permintaan dunia ada di wilayah Asia-Pasifik. Potensi ekspor naik bisa 30-40 persen,” ungkapnya.

Menperin optimistis, industri kaca nasional akan terus tumbuh setiap tahunnya, seiring kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor. Sementara itu, pemanfaatan dalam negeri diserap oleh sektor properti sebesar 65 persen, otomotif 15 persen, furnitur 12 persen dan lainnya 8 persen.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi, karena peluang untuk memperbesar pasar dalam negeri masih sangat terbuka, mengingat penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta orang dan seiring dengan tumbuhnya pekerja usia produktif yang membutuhkan perumahan,” imbuhnya.

Peluang ini juga terlihat dengan tumbuhnya kinerja industri alat angkutan yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,24 persen (y-on-y). Kinerja perdagangan kendaraan bermotor mengalami surplus, tercatat sebesar USD143 juta pada Januari-Oktober 2018. Kemudian dengan giatnya pemerintah membangun pengadaan light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) yang berdampak baik pada pengadaan lokomotif dan kereta api.

“Tentunya dengan kinerja yang bagus ini dapat meningkatkan pemakaian kaca pengaman sebagai salah satu komponen dalam industri otomotif dan perkeretaapian,” tuturnya.

Airlangga menambahkan, industri manufaktur terusmenjadi penggerak utama pada pertumbuhan ekonomi nasional karena sektor inii berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di satu sisi, era perdagangan bebas yang terjadi saat ini membuat akses pasar semakin terbuka. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi industri, sehingga sektor industri nasional dapat terus meningkatkan daya saing agar mampu berkompetisi untuk menguasai pasar yang tersedia.

“Menghadapi tantangan sebagai akibat dari perdagangan bebas serta untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya mendorong berkembangnya sektor industri yang berdaya saing tinggi dengan menciptakan iklim usaha yang atraktif,” imbuh Airlangga.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, Kemenperin telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan memberikan insentif fiskal seperti skema tax allowance serta tax holiday, melakukan upaya pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan pasar dalam negeri dan ekspor, serta pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Selain itu, pada Juli 2018, pemerintah telah meluncurkan Online Single Submission (OSS) untuk penyederhanaan proses perizinan dan menciptakan model pelayanan perizinan yang terintegrasi di Indonesia.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Pemerintah Dongkrak Produktivitas Industri Tekstil dan Pakaian

Pemerintah sedang melakukan identifikasi terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang akan meningkatkan kapasitas produksinya baik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebagai substitusi impor maupun keperluan mengisi kancah ekspor. Kepada perusahaan-perusahaan tersebut, pemerintah siap memberikan beberapa kemudahan fasilitas.

“Fasilitas itu antara lain, kemudahan untuk impor mesin mesin dan barang modal yang lebih cepat, kemudian jaminan akses terhadap ketersediaan bahan baku,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada kunjungan kerjanya di PT. Sukorejo Indah Textile (Sukorintex), Batang, Jawa Tengah, Senin (11/2).

Menperin menambahkan, seiring menggenjot produktivitas industri TPT, Kementerian Perindustrian juga melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

“Upaya strategis itu sebagai salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun SDM yang kompeten, sesuai kebutuhan dunia industrinya saat ini dan sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0,” paparnya.

Bahkan, Kemenperin telah mengusulkan mengenai penerapan skema insentif fiskal berupa super deductible tax atau pengurangan pajak di atas 100 persen. Fasilitas ini akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi.

“Skema yang diusulkan adalah pengurangan pajak bagi industri yang terlibat dalam pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200 persen. Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300 persen,” ungkap Airlangga

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas dan daya saing industri secara nasional, termasuk perusahaan-perusahaan TPT. “Kami optimis akan terjadi peningkatan ekspor TPT sampai dengan USD15 miliar pada tahun 2019,” tandasnya.

Kemenperin mencatat, ekspor TPT nasional pada tahun 2018 diproyeksi mencapai USD13,28 miliar, naik 5,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Industri TPT nasional mampu memberikan share ekspor dunia sebesar 1,6 persen.

Bahkan, industri TPT menunjukkan kinerja gemilang sepanjang tahun 2018, dengan pertumbuhan sebesar 8,73 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,17 persen.

“Hingga saat ini, industri TPT di dalam negeri telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,58 juta orang atau 21,2 persen dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Ini menunjukkan industri TPT merupakan sektor padat karya,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Menperin memberikan apresiasi kepada PT. Sukorintex atas upayanya untuk terus mengembangkan industri TPT di dalam negeri serta menjaga brand image untuk produknya. “Kami berharap agar perusahaan dapat melakukan investasi tambahan dan menciptakan inovasi dalam meningkatkan kualitas produk yang dapat menjadi andalan nasional,” tegasnya.

PT. Sukorintex adalah perusahaan tekstil yang fokus dalam memproduksi sarung tenun dengan brand image yang kuat yaitu “Wadimor”. PT. Sukorintex mampu memproduksi sarung tenun sebanyak 25,2 juta lembar per tahun. Saat ini, pabrik telah menyerap tenaga kerja lebih dari 3.000 orang, yang 85 persen berasal dari masyarakat sekitar perusahaan di Kabupaten Batang.

Direktur Sukorintex Taher Ba’agil mengatakan, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan mencapai 30 persen sepanjang 2018 dan diperkirakan meningkat pada tahun ini seiring dengan pengembangan inovasi produk.

“Melalui warna yang beragam dan corak baru, memengaruhi permintaan produk Wadimor yang cukup signifikan,” ujarnya. Saat ini, hampir 75 persen produk Wadimor diserap di dalam negeri sedangkan sisanya diekspor, antara lain ke Malaysia, Dubai, Yaman, Afghanistan. dan Myanmar.

PT. Sukorintex berkomitmen kuat melalui visinya untuk menjadikan Wadimor sebagai sarung nomor satu di Indonesia. Filosofi perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan desain yang beraneka ragam sejalan dengan peta jalan pengembangan produk TPT di era industri 4.0.

Lima besar dunia

Berdasarkan Making Indonesia 4.0, industri TPT merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya sebagai pionir dalam peta jalan penerapan revolusi industri keempat. Aspirasi besar yang akan diwujudkan adalah menjadikan produsen tekstil dan pakaian jadi nasional masuk jajaran lima besar dunia pada tahun 2030.

“Industri TPT menjadi salah satu sektor andalan kita dalam penerapan industri 4.0, dan sektor ini yang kinerjanya naik terus terutama melalui capaian ekspornya. Khusus industri sarung, pemerintah telah memberikan dukungan penuh terhadap produsen dalam negeri,” tuturnya.

Dalam hal ini, Kemenperin akan mengembangkan potensi sarung sebagai gaya hidup baru bagi masyarakat Indonesia. “Pada  Maret 2019, akan diselenggarakan festival sarung. Apalagi, kita punya keunggulan motif yang beragam dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Menperin meyakini, industri TPT dalam negeri mampu kompetitif di kancah global karena telah memiliki daya saing tinggi. Hal ini didorong lantaran struktur industrinya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan produknya juga dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar internasional.

“Oleh karena itu, pemerintah terus memacu kinerja industri TPT. Apalagi sektor ini tergolong padat karya dan berorientasi ekspor sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kita,” ujarnya. Beberapa langkah strategis telah disiapkan agar industri TPT nasional bisa memasuki era digital.

Misalnya, selama tiga hingga lima tahun ke depan, Kemenperin fokus mendongkrak kemampuan di sektor hulu untuk meningkatkan produksi serat sintetis. Upaya yang dilakukan, antara lain menjalin kerja sama atau menarik investasi perusahaan penghasil serat berkualitas. “Ini juga bertujuan guna menguragi impor,” ujarnya.

Kemudian, mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti 3D printing, automation, dan internet of things. Transformasi ini diyakini dapat mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas. “Jadi, kami akan membangun klaster industri tekstil terintegrasi dengan terkoneksi teknologi industri 4.0,” imbuhnya.

Lebih lanjut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran permintaan dari pakaian dasar (basic clothing) menjadi pakaian fungsional seperti baju olahraga, industri TPT nasional pun perlu membangun kemampuan produksi dan meningkatkan skala ekonomi agar dapat memenuhi permintaan pakaian fungsional di pasar domestik maupun ekspor.

Saat ini, pemerintah juga berupaya membuat perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memperluas pasar ekspor TPT lokal.Sebab, produk TPT negara tetangga seperti Vietnam bisa masuk ke pasar Amerika dan Uni Eropa dengan tarif bea masuk nol persen, sedangkan bea masuk ekspor produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5-20 persen. “Untuk itu, perlu adanya bilateral agreement tersebut,” tandasnya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Shell Jadi Pelumas Internasional Pertama yang Bersertifikasi SNI

INDUSTRY.co.id – Jakarta, Guna mendukung pertumbuhan pelumas baik di Indonesia, PT Shell Indonesia meluncurkan produk pelumas Shell dengan sertifikasi Standar Lubricants Indonesia (SNI).

Peluncuran yang dihadiri oleh Direktur Jendetal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian digelar di Pabrik Pelumas Shell Indonesia di Marunda, Bekasi, Rabu (15/8/2018).

Direktur Pelumas PT Shell Indonesia Dian Andyasuri mengatakan, Shell berupaya untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pelanggan di Indonesia, baik dalam hal produk maupun pelayanan.

“Standardisasi produk pelumas otomotif kami yang bersertifikasi SNI dan didukung oleh kandungan komponen dalam negeri merupakan komitmen kami untuk bersama-sama mendorong pembangunan dalam negeri,” ungkap Dian.

Shell Indonesia merupakan perusahaan energi internasional pertama yang berhasil meraih sertifikasi SNI dari Badan Standardisasi Nasional (SNI) untuk produk pelumas otomotif yaitu Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax dan Shell Advance.

Tak hanya itu, kata Dian, pelumas Shell seperti Shell Argina S3 40, Shell Rimula R4X 15W/40 dan Tellus S2 MX68 juga telah berhasil memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.

“Dengan adanya sertifikasi ini menunjukkan bahwa kandungan ketiga produk pelumas Shell telah memenuhi persyaratan komponen dalam negeri yang ditetapkan pemerintah. Produk ini juga 100 persen diproduksi di pabrik Shell yang berada di Bekasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen IKTA Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono memberikan apresiasi kepada PT Shell Indonesia sebagai brand pelumas internasional pertama yang bersertifikat SNI.

“Ini kita apresiasi sekali karena pemerintah khususnya Kemenperin sedang mendorong bagaimana bisa tingkatkan kualitas produk industri dalam negeri,” terangnya.

Menurut Sigit, sertifikasi SNI dibutuhkan untuk menjaga kualitas produk-produk Indonesia serta memberikan keamanan kepada konsumen dan masyarakat.

“Selain itu, SNI berfungsi juga sebagai barier untuk menjaga pasar dalam negeri dari persaingan dengan produk-produk lain sehingga produk dalam negeri yang berkuakitas dapat memimpin di pasaran,” papar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan, industri pelumas dalam negeri saat ini ada 44 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai 2 juta kilo liter per tahun, sedangkan utilisasinya baru mencapai 45 persen atau baru mencapai sekitar 1 juta kilo liter per tahun.

“Artinya kapasitas kita sudah besar, sudah mencukupi kebutuhan nasional dari aspek industrinya. Dengan diberlakukannya SNI wajib kita ingin bisa tingkatkan menjadi 75 persen atau 80 persen utilisasinya. Karena demand kita sudah besar sehingga kita bisa berdiri di kaki sendiri, dan mampu supply kebutuhan sendiri,” pungkasnya.

Sumber : http://www.industry.co.id/

Berita Satu : Industri Kimia Bisa Kurangi Defisit Neraca Perdagangan

Bontang – Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengatakan, di tengah defisit neraca perdagangan, industri kimia seperti penghasil amonium nitrat berperan penting untuk mensubstitusi impor karena kapasitas produksinya sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Kami dorong domestic market lebih optimal, dan terus digenjot untuk ekspor,” ujar dia saat melakukan kunjungan kerja di PT Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur, Sabtu (7/7).

Terlebih lagi, Kementerian Perindustrian (Kemperin) aktif memacu pengembangan sektor-sektor industri yang berpotensi untuk meningkatkan nilai ekspor nasional. “Pemerintah telah menyusun solusi jangka menengah dan panjang, yakni melalui substitusi impor dan investasi, sedangkan jangka pendeknya seperti pembatasan impor amonium nitrat, karena industri di dalam negeri sudah mampu mencukupi,” jelas Menperin.

Menteri Airlangga juga mengungkapkan, klaster industri kimia di Bontang masih memiliki potensi besar untuk pengembangan produk hilir seperti dimetil eter yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar pengganti LPG, pupuk majemuk berbasis amonium nitrat, soda ash, dan pupuk amonium klorida.

Selain itu, wilayah Kalimantan Timur juga memiliki prospek untuk pengembangan perkebunan sawit sebagai sumber bahan baku bagi klaster industri berbasis oleokimia sebagai solusi dari menurunnya harga sawit yang cukup signifikan akhir-akhir ini sehingga dapat mengatasi defisit neraca perdagangan. “Kemampuan pengembangan tersebut dapat diwujudkan dengan jaminan pasokan gas bumi untuk domestik, kebijakan kuota impor untuk produk unggulan tertentu serta sinergi dengan pengembangan riset teknologi,” paparnya.

Di tempat yang sama Direktur Utama PT Pupuk Kaltim (PKT) Bakir Pasaman mengatakan, pihaknya selaku produsen amoniak dan urea optimistis dapat memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri dan berupaya untuk terus ekspor. “Jadi, industri-industri dalam negeri yang memerlukan bahan baku, sebaiknya tidak pakai produk impor, tetapi tetap menggunakan hasil industri nasional yang juga unggul,” tuturnya.

Bakir menjelaskan, selama ini kinerja PKT mampu berkontribusi hingga 50 persen kepada pendapatan PT Pupuk Indonesia sebagai induk perusahaan. Saat ini, kapasitas produksi urea di PKT mencapai 3,4 juta ton per tahun dengan jumlah ekspor tahun lalu sebanyak 600 ribu ton. “Sedangkan, produksi amoniak di angka 2,8 juta ton per tahun yang dikonversi menjadi urea,” imbuhnya.

Lebih lanjut, PKT juga tengah melakukan pengembangan bisnis, antara lain membangun pabrik NPK Chemical berkapasitas 500.000 MTPY, kemudian melakukan kerja sama dengan PT Dahana untuk membangun pabrik amonium nitrat berkapasitas 75.000 MTPY.

Selain itu, bekerja sama dengan PTPN III untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 hektare dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton per jam. “Kami pun berencana mengembangkan industri methanol beserta produk turunannya,” kata Bakir.

Menurutnya, sesuai upaya pemerintah mendorong masuknya industri kimia nasional untuk menerapkan revolusi industri keempat yang tertuang di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, PKT mengaku siap dan telah mengimplementasikan beberapa program.

Langkah tersebut guna mendukung proses bisnis PKT dengan konsep internet of thing (IoT), di antaranya melalui enterprise resources planning (ERP), distribution planning and control system (DPCS), penjualan pupuk online (Go Pupuk), serta precession agriculture (sistem pertanian digital).

Kemperin mencatat, kebutuhan gas bumi untuk industri yang beroperasi di Bontang mencapai 452 MMSCFD atau sekitar 59 persen dari penggunaan gas bumi domestik di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian yang besar terhadap jaminan pasokan gas bumi jangka panjang dengan harga yang wajar. “Sehingga bisa menjaga kelangsungan seluruh aktivitas industri tersebut agar dapat lebih berkembang dengan struktur yang kokoh dan berkelanjutan,” kata Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemperin Achmad Sigit Dwiwahjono.

Namun demikian, saat ini sekitar 804 MMSCFD gas bumi dari wilayah Kalimantan Timur masih diekspor ke luar negeri. Melihat kondisi tersebut dan memperhatikan pasokan gas alam yang cenderung terus menurun, Kemperin memandang perlu pemanfaatan gas bumi yang diutamakan kepada industri di dalam negeri.