Pasar Industri Plastik dan Karet Masih Prospektif

Industri plastik dan karet merupakan sektor manufaktur yang dinilai masih memiliki peluang pasar cukup besar. Produk yang dihasilkan kedua sektor tersebut sangat vital, karena dibutuhkan sebagai bahan baku untuk beragam industri lain dari hulu sampai hilir.

“Peluang pasar pada industri plastik dan karet masih sangat besar sekali, seperti kebutuhan bahan baku plastik hingga 7 juta ton per tahun, sedangkan kitabaru bisa suplai 2,3 juta ton. Jadi, masih ada ruang yang sangat besar pada industri ini,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT)Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Rabu (10/7). 

Sigit menuturkan, guna memenuhi kebutuhan bahan baku plastik dan karet di dalam negeri, perlu dorongan dari berbagai pihak untuk memperbanyak investasi masuk pada sektor strategis tersebut. “Apabila lebih banyak investasi yang masuk, diproyeksikan dalam lima tahun mendatang dapat tercapai substitusi bahan baku impor untuk plastik hingga 50%,” ungkapnya.

Sigit menyebutkan, konsumsi produk plastik masih cukup tinggi dan aplikasi sebagai bahan baku juga sangat luas untuk di berbagai sektor manufaktur seperti industri kemasan produk makanan dan minuman, industri kosmetik, industri elektronik, serta industri otomotif.

Kemenperin pun terus berupaya meningkatkan penyerapan bahan baku karet melalui teknologi aspal karet dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna mendorong penggunaan aspal karet di jalan tol seluruh Indonesia. “Dengan terobosan tersebut, 7% dari kebutuhan aspal di dalam negeri sebesar 1,6 juta ton bisa disubstitusi dengan karet alam,” imbuhnya.

Untuk itu, Kemenperin terus memacu pelaku industri agar bisa merealisasikan investasinya, seiring dengan potensi ceruk yang besar dan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. “Memang pemerintah saat ini sedang gencar melakukan upaya-upaya untuk lebih banyak menarik investor masuk, seperti adanya kemudahan izin usaha serta pemberian insentif,” ujar Sigit.

Kemenperin mencatat, industri plastik dan karet menunjukkan kinerja yang positif secara konsisten. Sepanjang tahun 2018, industri plastik dan karet tumbuh sebesar 6,92%, meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 2,47%. “Ini merupakan pertumbuhan yang cukup menggembirakan karena di atas pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Sigit menambahkan, industri plastik dan karet juga memberikan kontribusi siginifkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas. Pada tahun 2018, menyumbang sebesar Rp92,6 triliun atau 3,5% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Kondisi tersebut terus meningkat selama lima tahun terakhir.

Adapun sumbangsihnya terhadap devisa, terlihat dari nilai investasi industri karet dan plastik yang menyentuh Rp9,40 triliun pada tahun 2018. Di periode yang sama, nilai ekspornya menembus hingga USD7,57 miliar.

Pengelolaan sampah

Selama ini, industri plastik kerap dikaitkan dengan masalah lingkungan dan sampah plastik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Sigit, dapat dilakukan upaya-upaya seperti mendorong perilaku masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah. Kemudian, didorong dengan tata kelola sampah yang lebih baik, sehingga sampah plastik dapat tertangani dengan baik.  

“Pengenaan cukai untuk mengendalikan sampah plastik dikhawatirkan akan memberatkan industri, terutama sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang berdampak kenaikan harga komoditas terutama di pasar tradisional akibat kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Melihat kondisi tersebut, Kemenperin terus mendorong pertumbuhan industri daur ulang plastik serta menggiatkan industri untuk menggunakan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang sebagai sumber energi. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan, persoalan  utama di Indonesia bukan pada masalah penggunaan plastiknya, tapi pada pengelolaan sampah plastik yang belum optimal. Padahal, sampah plastik ini sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang bisa menghidupi jutaan masyarakat.

“Ekonomi sirkular dari sampah plastik ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Contoh implementasinya adalah penggunaan daur ulang kemasan plastik yang aturan hukumnya akan segera diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian,” katanya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Pembukaan Pameran Industri Karet dan Plastik

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Achmad Sigit Dwiwahjono menyampaikan paparannya sekaligus secara resmi membuka Pameran Industri Karet dan Plastik tahun 2019 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, 9 Juli 2019. Pada pameran yang melibatkan 38 peserta ini, Sigit mengatakan bahwa sepanjang tahun 2018, laju pertumbuhan industri karet dan plastik tumbuh sebesar 6,2 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya di tahun 2017 yang hanya sebesar 2.47%.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Achmad Sigit Dwiwahjono didampingi oleh Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Taufiek Bawazier (dua dari kiri) Bersama Ketua Dewan Karet Nasional Azis Pane (kiri) mendengarkan penjelasan dari Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim (kanan) saat meninjau Pameran Industri Karet dan Plastik tahun 2019 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, 9 Juli 2019.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Achmad Sigit Dwiwahjono bersama dengan Staff Ahli Menteri Bidang Komunikasi Masrokhan melihat produk yang dihasilkan oleh industri plastik saat meninjau Pameran Industri Karet dan Plastik tahun 2019 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, 9 Juli 2019. Sigit juga mengatakan, saat ini jumlah industri plastik mencapai 925, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 37.327 orang dan nilai produksi di tahun 2018 yang mencapai 7,23 juta ton.

Pasar Besar, Industri Kaca Alat Farmasi dan Kesehatan Tambah Kapasitas

Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri kaca untuk alat-alat farmasi dan kesehatan. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)Tahun 2015-2035,industri tersebut menjadi sektor prioritas karena guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, menjadi substitusi impor, dan mampuberdaya saing di kancah internasional.

“Di samping itu, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan mengamanatkan bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, antara lain dengan meningkatkan daya saing industri di dalam negeri dan ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peresmian Pengoperasian Mesin AK 2000 (Top Line Production) PT Schott Igar Glass di Cikarang, Rabu (24/4).

Menperin mengemukakan, peluang pengembangan industri kaca alat-alat farmasi dan kesehatan masih sangat terbuka, termasuk untuk memperbesar pasar dalam negeri. Hal ini ditopang dengan tumbuhnya industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 4,46% pada tahun 2018.

“Bahkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa yang membutuhkan produk farmasi berupa vaksin, obat dan lainnya, mendorong pula kebutuhan pasar domestik,” ungkapnya. Konsumsi produk ampul di dalam negeri sebesar 700 juta pcs per tahun dan produk vial sebesar 500 juta pcs per tahun dengan pertumbuhan kebutuhan per tahun sebesar 3%.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT Schott Igar Glass atas upaya penambahan top line production sebanyak dua mesin AK 2000. Mesin yang mengadopsi teknologi industri 4,0 ini untuk meningkatkan kapasitas terpasang produk vial dari 540 juta pcs per tahun menjadi 576 juta pcs per tahun atau tambah sebesar 36 juta pcs per tahun. Sedangkan, kapasitas produksi terpasang untuk ampul sebesar 775 juta pcs per tahun.

“Capaian tersebut, menjadikan PT Schott Igar Glass sebagai produsen utama dari produk vial dan ampul untuk kebutuhan domestik dengan pangsa pasar mencapai 70%. Selain itu, PT Schott Igar Glass telah menembus pasar ekspor ke lebih dari 20 negara di Asia dan Eropa,” papar Airlangga.   Pada 2018, ekspor produk ampul dan vial secara nasional sebesar 2.500 ton atau senilai USD17 juta.

Menperin menyampaikan, industri kaca merupakan sektor padat modal yang membutuhkan biaya investasi besar. Untuk itu, dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan, difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta energi yang berkesinambungan dan terjangkau. Hal ini sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

“Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada PT Schott Igar Glass yang selama lebih dari 15 tahunini telah percaya terhadap iklim investasi di Indonesia yang kondusif, sehingga terus berkomitmen dan berkontribusi dalam membangun industri kaca nasional. Pabrik di Cikarang ini terbesar ketiga di dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, guna melindungi industri kaca farmasi di dalam negeri, Kemenperin berinisiasi untuk melakukan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk ampul dan merevisi SNI produk vial, yang selanjutnya akan diwajibkan.

“Dengan diproduksinya ampul dan vial di dalam negeri, kita harapkan pula dapat mengoptimalkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk farmasi melalui komponen kemasan dalam proyek pengadaan jaminan kesehatan pemerintah,” tuturnya. 

Presiden Direktur PT Schott Igar Glass Abelardo Riveron berharap penerapan SNI wajib bagi produk ampul dan vial dapat segera terealisasi. Tujuannya untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri. “SNI wajib menjadi penting karena untuk prioritas tehadap keamanan pengguna,” tegasnya.

Penggerak utama

Industri manufaktur dinilai akan menjadi penggerak utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena sektortersebut berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja yangujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di satu sisi, era perdagangan bebas yang terjadi saat ini membuat akses pasar semakin terbuka. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi industri, sehingga sektor industri nasional dituntut untuk terus menerus meningkatkan daya saing agar mampu berkompetisi untuk menguasai pasar yang tersedia,” ungkap Menperin.

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan sebagai akibat dari perdagangan bebas serta untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya mendorong berkembangnya sektor industri manufaktur yang berdaya saing tinggi dengan menciptakan iklim usaha yang atraktif.

Guna meningkatkan daya saing industri nasional, Kemenperin telah melakukan upaya-upaya strategis, antara lainmemfasilitasi pemberian insentif fiskalberupatax allowance serta tax holiday,melakukan pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, optimalisasi pemanfaatan pasar dalam negeri dan pasar ekspor, serta pelaksanaanProgram Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

“Namun demikian, upaya-upaya untuk peningkatan daya saing industri tersebut, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia industri,” ujar Airlangga. Untuk itu, industri manufakturperlu aktif terlibat dalam program pengembangan pendidikan vokasi industri melalui pembinaan dan pengembangan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri atau program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri.

“Sebagai daya tarik bagi industri, pemerintah saat ini sedang menyiapkan insentif bagi perusahaan industri yang berperan aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi, berupa super deductible tax, yaitu pengurangan penghasilan bruto sebesar 200% dari biaya yang dikeluarkan perusahaan,” imbuhnya. Diharapkan pada semester pertama tahun ini, kebijakan insentif tersebut diterbitkan.

Selain insentif fiskal, Kemenperin juga menyediakan insentif nonfiskal berupa penyediaan tenaga kerja kompeten melalui Diklat sistem 3 in 1 dan Program Diploma I Industri, bagi perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan vokasi industri ini.

Di samping itu, pemerintah berkomitmen merevitalisasi industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0, sebagai upaya dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional. Dalam program Making Indonesia 4.0, pemerintah telah menetapkan lima industri prioritas yang akan menjadi fokus implementasi, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika.

“Kelima sektor tersebut memiliki dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi dan kecepatan penetrasi pasar,” jelasnya.

Menperin menegaskan, penerapan industri 4.0 merupakan upaya untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi pada proses produksi, dengan ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi, serta batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi industri 4.0 akan mendorong peningkatan investasi oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi pendukung seperti Internet of Things (IoT).

Lingkup Pelumas Wajib SNI

Untuk mewujudkan persaingan yang sehat, perlindungan konsumen dan peningkatan mutu dan daya saing industri pelumas di dalam negeri, Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas telah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.25 Tahun 2018. Dalam peraturan ini salah satunya diatur lingkup SNI yang diberlakukan wajib, yaitu 7 (tujuh) Nomor SNI.

Dirjen IKTA Memberikan Keynote Speech Pada Rangkaian Acara Our Ocean Conference di Bali

Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Achmad Sigit Dwiwahjono menyampaikan Keynote Speech dalam rangkaian acara our conference pada 29 – 30 Oktober 2018 di Bali dengan tema Aksi Kolaborasi Lintas Industri Dan Pemangku Kepentingan Lainnya Untuk Pengumpulan Sampah Plastik, Edukasi, Dan Inovasi Dalam Mencegah Sampah Plastik Ke Laut.

Dirjen IKTA menyampaikan bahwa perlu dicari solusi yang seimbang antara sektor ekonomi yang berusaha meningkatkan pertumbuhan produksi dan sektor lingkungan yang mengedepankan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan.

Kementerian Perindustrian mengharapkan bantuan dari asosiasi terkait agar dapat membina pemulung, pengepul, bank sampah, dan sebagainya yang merupakan sumber bahan baku lokal sehingga bisa memasok sampah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat meningkatkan recycle rate nasional

Direktur Industri Kimia Hilir dalam Kongkow Bisnis PAS FM

Direktur Industri Kimia Hilir Taufiek Bawazier dalam Kongkow Bisnis PAS FM pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan tema Pangkas Impor, Defisit Berkurang atau Ekspor Berkurang?

Shell Jadi Pelumas Internasional Pertama yang Bersertifikasi SNI

INDUSTRY.co.id – Jakarta, Guna mendukung pertumbuhan pelumas baik di Indonesia, PT Shell Indonesia meluncurkan produk pelumas Shell dengan sertifikasi Standar Lubricants Indonesia (SNI).

Peluncuran yang dihadiri oleh Direktur Jendetal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian digelar di Pabrik Pelumas Shell Indonesia di Marunda, Bekasi, Rabu (15/8/2018).

Direktur Pelumas PT Shell Indonesia Dian Andyasuri mengatakan, Shell berupaya untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pelanggan di Indonesia, baik dalam hal produk maupun pelayanan.

“Standardisasi produk pelumas otomotif kami yang bersertifikasi SNI dan didukung oleh kandungan komponen dalam negeri merupakan komitmen kami untuk bersama-sama mendorong pembangunan dalam negeri,” ungkap Dian.

Shell Indonesia merupakan perusahaan energi internasional pertama yang berhasil meraih sertifikasi SNI dari Badan Standardisasi Nasional (SNI) untuk produk pelumas otomotif yaitu Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax dan Shell Advance.

Tak hanya itu, kata Dian, pelumas Shell seperti Shell Argina S3 40, Shell Rimula R4X 15W/40 dan Tellus S2 MX68 juga telah berhasil memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.

“Dengan adanya sertifikasi ini menunjukkan bahwa kandungan ketiga produk pelumas Shell telah memenuhi persyaratan komponen dalam negeri yang ditetapkan pemerintah. Produk ini juga 100 persen diproduksi di pabrik Shell yang berada di Bekasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen IKTA Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono memberikan apresiasi kepada PT Shell Indonesia sebagai brand pelumas internasional pertama yang bersertifikat SNI.

“Ini kita apresiasi sekali karena pemerintah khususnya Kemenperin sedang mendorong bagaimana bisa tingkatkan kualitas produk industri dalam negeri,” terangnya.

Menurut Sigit, sertifikasi SNI dibutuhkan untuk menjaga kualitas produk-produk Indonesia serta memberikan keamanan kepada konsumen dan masyarakat.

“Selain itu, SNI berfungsi juga sebagai barier untuk menjaga pasar dalam negeri dari persaingan dengan produk-produk lain sehingga produk dalam negeri yang berkuakitas dapat memimpin di pasaran,” papar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan, industri pelumas dalam negeri saat ini ada 44 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai 2 juta kilo liter per tahun, sedangkan utilisasinya baru mencapai 45 persen atau baru mencapai sekitar 1 juta kilo liter per tahun.

“Artinya kapasitas kita sudah besar, sudah mencukupi kebutuhan nasional dari aspek industrinya. Dengan diberlakukannya SNI wajib kita ingin bisa tingkatkan menjadi 75 persen atau 80 persen utilisasinya. Karena demand kita sudah besar sehingga kita bisa berdiri di kaki sendiri, dan mampu supply kebutuhan sendiri,” pungkasnya.

Sumber : http://www.industry.co.id/

Direktur Kimia Hilir Mendampingi Menteri Perindustrian Menerima Kunjungan Gabungan Perusahaan Farmasi

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berbincang-bincang dengan Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Darodjatun Sanusi di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 24 Agustus 2018. Kementerian Perindustrian mendorong industri farmasi nasional untuk menciptakan produk biofarmasi dengan memanfaatkan sumber bahan baku alam, mengingat potensi besar yang ada di dalam negeri. Upaya ini seiring dengan langkah strategis dalam menerapkan revolusi industri 4.0 di Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor berbasis kimia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar berbincang-bincang dengan Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Darodjatun Sanusi di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 24 Agustus 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar (kedua dari kanan) dan Direktur Industri Kimia Hilir Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin Taufiek Bawazier (kanan) berfoto bersama Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Darodjatun Sanusi beserta jajaran di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 24 Agustus 2018.

 

Pameran Industri Farmasi, Kosmetik, dan Jamu

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Kepala BPPI Ngakan Timur Antara dan Direktur Industri Kimia Hilir Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Taufiek Bawazier (kedua dari kanan) meminum jamu bersama saat membuka Pameran Industri Farmasi, Kosmetik, dan Jamu di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 10 Juli 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Direktur Industri Kimia Hilir Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Taufiek Bawazier memperhatikan salah satu produk parfum pada Pameran Industri Farmasi, Kosmetik, dan Jamu di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 10 Juli 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Kepala BPPI Ngakan Timur Antara dan Direktur Industri Kimia Hilir Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Taufiek Bawazier meninjau salah satu stan produk jamu pada Pameran Industri Farmasi, Kosmetik, dan Jamu di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 10 Juli 2018.

Proyek Pemerintah Wajib Gunakan Produk Dalam Negeri

SEMARANG, KRJOGJA.com – Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Dr Ir Taufiek Bawazier mengatakan, mulai 2018 ini semua pengadaan proyek pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri. Bagi BUMN dan BUMD yang melanggar aturan tersebut akan berhadapan dengan BPK.

Taufiek Bawazier mengatakan hal ini kepada wartawan di sela sela fokus grup diskusi (FGD) di Semarang Selasa (15/05/2018). Kebijakan tersebut menurut Taufiek sudah tertuang dalam Perpres No. 16 tahun 2018. Peraturan tersebut untuk mendorong industri dalam negeri, khususnya industri plastik untuk bangunan agar bisa lebih berkembang.

Diakui perbandingan ekspor dan impor produk platik saat ini masih tidak imbang. Tahun lalu volume ekpor produk plastik, khususnya yang jepang hanya sekitar 4.000 ton. Sedangkan volume impornya mencapai 45.000 tom. “Ini memang tidak imbang. Untuk itu pemerintah mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan semua BUMN dan BUMD untuk menggunakan produk lokal di semua proyeknya,” tegas Taufiek.

Diakui produk plastik khususnya plastik untuk bangunan sangat strategis. Jika produsen dalam negeri bisa mengoptimalkan produk, maka bisa merebut market dalam negeri yang sekarang ini masih dikuasai oleh produk impor.

Penggunaan produk dalam negeri menurut Taufiek juga sebagai bentuk nasionalisme yang harus dibangun. “Untuk itu semua BUMN dan BUMD mulai sekarang harus menggunakan produk yang sudah diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian diharapkan produsen nasional bisa merebut pasar dalam negeri,” tutur Taufiek. (Bdi)

sumber : http://krjogja.com/web/news/read/66331/Proyek_Pemerintah_Wajib_Gunakan_Produk_Dalam_Negeri